Friderica Widyasari Dewi Pimpin Sementara, OJK Percepat Bersih-Bersih Pasar Modal

Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi(Instagram )

PEJABAT sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen lembaganya untuk mempercepat reformasi pasar modal menyusul gejolak pasar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan setelah ia ditunjuk menggantikan Mahendra Siregar yang mengundurkan diri.

“Kami bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/1).

Reformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas emiten dan saham, penguatan literasi serta perlindungan investor, terutama investor ritel, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

OJK juga menargetkan pendalaman pasar lewat kebijakan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan kontribusi investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun milik pemerintah.

Selain itu, aktivitas bank umum di pasar modal akan diperluas melalui revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Dari sisi transparansi, OJK akan memperkuat kewajiban keterbukaan pemegang saham melalui aturan Ultimate Beneficial Ownership (UBO), Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.

Dalam waktu dekat, OJK juga akan langsung memulai penyelidikan praktik manipulasi pasar atau “goreng saham” secara masif, termasuk pengawasan market conduct terhadap para finfluencer.

Tak hanya itu, reformasi tata kelola juga akan diperkuat melalui rencana demutualisasi bursa dan pembenahan struktur self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, KSEI, dan KPEI.

“Penegakan hukum harus memberi efek jera, dan governance pasar harus diperkuat,” tegas Friderica.

Ia menutup dengan memastikan OJK tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dan program prioritas pemerintah. (Z-10)